Ini Jawaban Kapolri Tetantang Seringnya Driskiminalisasi Pada Ulama

Agen Casino

Ini Jawaban Kapolri Tetantang Seringnya Driskiminalisasi Pada Ulama – Kepolisian Repubik Indonesia (Polri) saat ini genap nerusia 71 th.. Dalam perjalanannya, Polri hadapi beragam tantangan dalam penegakan hukum.

Terakhir, beberapa masyaarakat terasa kemampuan Polri tidak seimbang hingga keluar tuduhan usaha kriminalisasi ulama pada korps tribrata.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menjawab tuduhan itu dalam acara ” Satu Meja ” di Kompas TV, Sabtu (8/7/2017).

Bacalah juga : Polri : Tidak Mungkin saja Ada Kriminalisasi Ulama

Tito menilainya, klaim kriminalisasi ulama yang diperuntukkan pada Polri adalah usaha ofensif yang dikerjakan oleh sekumpulan pihak pada usaha Polri dalam menegakkan hukum.

Ia memberikan, kriminalisasi bermakna mengada-adakan satu perkara tidak ada ketentuan serta kenyataan yang mengikatnya.

Dalam tiap-tiap usaha penegakan hukum, Tito menyatakan, Polri senantiasa berdasar pada ketentuan serta kenyataan yang ada.

” Nah, bila kita saksikan yang disebutkan kriminalisasi ulama barusan, kita saksikan tindakannya. Ada yang dipakai pasal muslihat, pasal pornogarfi, pasal muslihat adakah fakatnya. Ya, kenyataannya ada. Ada rapatnya. Usaha untuk menggulingkan pemerintah yang sah, ” tutur Tito.

Demikian halnya tuduhan kriminalisasi ulama dalam masalah pornografi. Ia menyebutkan, ada kenyataan serta ketentuan yang mengikat berkaitan hal itu.

Tito menyebutkan, dalam masalah itu, Polri sudah memohon paka tehnologi info serta antropometri badan untuk mengkaji keaslian serta kecocokan gambar serta akhirnya dimaksud pas dengan tersangka.

Berkaitan ketentuan, ia menyebutkan, pasal pornografi tidak mesti menanti materi ponografi menyebar ke umum. Ia menjelaskan, pihak pengirim serta penerima dapat segera dijerat dengan pasal itu tanpa ada mesti menanti materinya viral.

Bacalah juga : Polri : Tidak Mungkin saja Ada Kriminalisasi Ulama

Berlainan dengan Undang-undang Info serta Transaksi Elektronik yang mengharuskan materinya viral.

“Sekarang terminologi ulama. Bila pendapat saya ini cuma dipakai untuk membuat image demikian rupa kalau polisi dipandang main hakim sendiri atau katakanlah memakai politik hukum, ” tutur bekas kepala Tubuh Nasional Penanggulangan Terorisme itu.

“Saya menyebutkan kalau kita berlakukan azas equality before the law. Kesamaan dihadapan hukum. Tanpa ada melihat status sosial, lelaki atau perempuan, pangkat atau jabatan, ” lanjut Tito.