Rapat Paripurna DPRD DKI Cari Pengganti Sandiaga

Rapat Paripurna DPRD DKI Cari Pengganti Sandiaga  РPartai Gerindra, PKS, serta Gubernur Anies Baswedan merencanakan merapatkan alternatif Sandiaga Uno di tempat wagub. Nyata-nyatanya, penentuan wakil gubernur yg kosong ditinggal Sandi ini dapat ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD DKI.

” Partai politik pengusung saran dua nama lewat Gubernur untuk dilanjutkan ke DPRD DKI serta diambil. Hasil penentuan diungkapkan ke Mendagri lewat Gubernur DKI untuk proses ke Presiden, pengesahan Wakil gubernur dipilih, ” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, Sabtu (11/8/2018).

Pria yg akrab dipanggil Soni ini menuturkan, sebelum penentuan wakil gubernur yg baru itu pasti Sandi butuh kirim pengakuan pengunduran dianya ke dua lembaga, ialah ke KPU jadi beberapa syarat maju jadi cawapres serta ke DPRD DKI. Hasil berkas pengunduran diri yg diparipurnakan oleh DPRD DKI selanjutnya diungkapkan ke Gubernur Anies. Sehabis diungkapkan ke pemerintah pusat, karena itu terbitlah Ketentuan Presiden mengenai Pemberhentian Wakil Gubernur.

” Sehabis Kepres Pemberhentian di terima, baru bicara pengisian Wakil gubernur, ” kata Soni.

Soni selanjutnya menuturkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Pada Kasus 170 ayat (2) dijelaskan pengunduran diri petinggi negara itu sangat lamban diserahkan pada saata didaftarkan oleh partai politik ke KPU. Pengunduran diri gak bisa ditarik kembali. Pada Kasus 171 diterangkan, permohonan izin ke presiden yaitu kewajiban. Presiden miliki waktu 15 hari sehabis terima surat permohonan izin itu, kalau melalui 15 hari karena itu dirasa udah berikan izin.

Dikatakannya, proses-proses itu udah dikerjakan lancar oleh Sandi. ” Udah berjalan dengan baik. Bahkan juga surat udah ke KPU serta ke DPRD DKI, ” kata Soni.

Selama ini udah muncul dua nama calon alternatif Sandi di kursi DKI 2, ialah Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra M Taufik serta Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Gagasannya, kata pihak Gerindra jadi partai pengusung Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017, Gerindra bersama dengan PKS serta Anies dapat merapatkan alternatif Sandi selesai Idul Adha seputar dua minggu ke depan.

Aturan Pemerintah (PP) Nomer 12 Tahun 2018 mengenai Arahan Pengaturan Tata Tertata DPRD Propinsi, Kabupaten, serta Kota mengatur mengenai pengisian kekosongan kepala daerah, seperti kondisi yg dihadapi DKI waktu ini. PP itu di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 April 2018 saat lalu.

Kasus 23 huruf d PP itu mengatur pekerjaan serta wewenang DPRD, termasuk juga pekerjaan serta wewenang untuk, ” Menentukan Kepala Daerah serta wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam soal berlangsung kekosongan jabatan untuk menyambung bekas periode jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan. “

” Penentuan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah seperti disebut dalam Kasus 23 huruf d digelar dalam rapat paripurna, ” demikian bunyi Kasus 24 ayat (1) PP Nomer 12 Tahun 2018 itu.

Tata-tertib penentuan oleh DPRD itu mesti berisi keputusan penyampaian misi dan visi banyak calon kepala daerah serta wakil kepala daerah dalam rapat paripurna. Hal tersebut termaktub dalam Pasa 24 ayat (3) PP itu.

Apa penentuan wakil gubernur baru nanti dapat lewat proses voting di DPRD DKI? ” Iya. Mesti dua calon. Tidak bisa tunggal atau lebih dari dua, ” jawab Soni.